Bupati Teluk Bintuni Didesak Perwakilan Masyarakat Adat 7 Suku Agar Bentuk Panitia Hukum Adat

Perwakilan Tujuh Suku komunitas masyarakat adat Marga mendesak Bupati Teluk Bintuni untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat. Desakan ini muncul pada saat kegiatan Fasilitasi Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat yang digelar pada Hari Rabu, 26 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.

Masyarakat telah melakukan identifikasi sendiri tentang profil masyarakat hukum adat yang mencakup Sejarah asal usul marga, kelembagaan adat, tata aturan adat, demografi, wilayah adat, wilayah kelolah dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam marga.

Mengapa hal ini dilakukan karena adanya amanah Perda PPMHA Teluk Bintuni sehingga usulan ini bisa dibuat. Masyarakat adat pun menyadari bahwa kalau kegiatan ini tidak dilakukan, maka mengancam anak cucu ke depannya sehingga penting kegiatan ini didorong.

Hal ini pun Masyarakat telah membuat usulan
dari perwakilan marga berupa profil masyarakat adat dan peta indikatif wilayah adat Marga dengan luasan 138.526 hektar. Usulan tersebut mencakup usulan dari perwakilan Marga Masakoda, Hindom, Pattiran, Aisnak, Isurkahmei, Isbeined dan Yec.

“Harapannya Pemerintah Daerah segera membentuk Panitia dan turun lapangan untuk membantu pemetaan agar wilayah kami dapat diakui dan dilindungi oleh negara,” tutur Piter Masakoda yang hadir sebagai narasumber dalam pertemuan.

Yustina Ogoney SE. yang mewakili Masyarakat Adat Ogoney dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa proses pengakuan dan perlindungan ini penting didorong untuk menjalankan keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Hutan adat bukan lagi hutan negara melainkan dikembalikan kepada masyarakat adat.

“Komunitas MHA Marga ogoney telah memperoleh pengesahan dari Bupati melalui Surat Keputusan (SK) dan masih menunggu proses administrais penomoran dari bagian hukum. Namun Birokrasi terlalu sulit sehingga proses penomoran tak kunjung selesai dan sudah kurang lebih satu bulan ini,” Sebut Yustina Ogoney.

Chris Idorway yang juga sebagai narasumber yang pernah menginisiasi terbentuknya Perda PPMHA hingga ditetapkan di DPRD pada Tahun 2019 menyatakan bahwa kawasan ini
cepat atau lambat menjadi perhatian dunia internasional, investasi akan semakin banyak masuk sehingga penting untuk mendorong pembentukan Panitia MHA.

“Dahulu saya sebagai anggota DPRD telah berhasil mendorong ini dan Perda tersebut telah ditetapkan. Tahapannya untuk mendapatkan SK Bupati kalau bisa kolektif dari MHA perwakilan marga dari tujuh suku,” jelasnya.

Menaggapi penyampaian Narasumber dan Masyarakat hukum adat pengusul, Kepala
Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Robert Kemon SE mengucapkan terima kasih atas usulannya.

“Menyangkut panitia kami minta tolong LSM bantu kami untuk berkoordinasi
dengan Sekretris Daerah untuk meminta petunjuk dan beliau bisa fasilitasi kita dengan Bapak Bupati untuk duduk bicara sama sama,” Jelasnya.

Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat merupakan amanah dari Peraturan
Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni. Tugas dan fungsi Panitia tersebut yaitu 1. melakukan verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat, 2. Inventarisasi dan hasil verifkasi hasil
pemetaan, 3. Fasilitasi pemetaan wilayah adat, 4. Fasilitasi penyelesaian sengketa dan 5. Rekomendasi penetapan wilayah adat.

Sedangkan komposisi panitia terdiri dari perwakilan Masyarakat Adat, Akademisi, Praktisi, LSM dan Organisasi Perangat Daerah. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis usulan tujuh komunitas masyarakat
adat marga kepada Perwakilan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup kemudian ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa pembahasan susunan Panitia masyarakat hukum adat.(Adlusun)

 

sumber : kongkrit

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *