Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kab Teluk Bintuni

Bintuni,BM- Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT menyampaikan Nota Pengantar Keterangan Pertanggungjawaban Bupati terhadap APBD Tahun 2019 di Aula Kantor DPRD Teluk Bintuni,Selasa(7/10/ 2020)

LKPJ Bupati Tahun 2019 diterima oleh 4 Fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

Bupati dalam pidato nota pengantar pertangunggjawab APBD tahun 2019 menyebutkan Angka Melek Huruf, adalah presentase penduduk berusia 15 tahun keatas dengan kemampuan membaca dan menulis di Kabupaten Teluk Bintuni. Angka Melek Huruf mengalami peningkatan dari 97,47% pada tahun 2018, menjadi 97,93% atau meningkat sebesar 0,46%.

Angka rata-rata lama sekolah, menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal di Kabupaten Teluk Bintuni, Angka melek huruf mengalami peningkatan dari 7,77 Tahun 2018, menjadi 7,95 di Tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 0,18.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni, meningkat dari 11,94 Tahun pada tahun 2018, menjadi 12,17 di Tahun 2019, meningkat sebesar 0,23 Tahun.

Angka Usia Harapan Hidup, menggambarkan rata-rata perkiraan banyak tahun, yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup di Kabupaten Teluk Bintuni, Angka harapan hidup mengalami peningkatan dari 60,15 Tahun 2018, menjadi 60,60 Tahun, meningkat sebesar 0,45 Tahun;

Indeks Pembangunan Manusia.

mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang meliputi Komponen Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni. IPM mencatat pertumbuhan positif dari 61,81 pada tahun 2016, menjadi 64 pada tahun 2019, atau meningkat sebesar 2,19 poin. Kabupaten Teluk Bintuni berada di urutan ke 6 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni, yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia Teluk Bintuni, dari 3 komponen, termasuk daya beli masyarakat yang terus meningkat. Hal ini mempertegas bahwa kualitas hidup layak di Kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat.

IPM menjadi alat ukur atau indikator penting, untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas manusia suatu daerah, bahkan di semua Negara, yang di publish setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik Nasional.

Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi:

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku atau Adhb, meningkat dari 28,9 trilyun Rupiah pada tahun 2018 menjadi 31,3 trilyun Rupiah di tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,4 trilyun Rupiah;

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan atau Adhk mengalami peningkatan dari 24,5 trilyun Rupiah pada tahun 2018, menjadi 25,4 trilyun Rupiah di tahun 2019 atau meningkat trilyun Rupiah;

Produk Domestik Regionak Bruto mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 3.57%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku atau (Adhb) Perkapita meningkat sebesar 27,8 Juta Rupiah dari 456,6 Juta rupiah pada tahun 2018, menjadi sebesar 487,4 juta rupiah pada tahun 2019;

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Adhk) perkapita meningkat sebesar 7,1 juta rupiah dari 387,5 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 394,6 juta rupiah di tahun 2019;

Pengeluaran Per kapita meningkat dari 9.622.000 pada tahun 2018, menjadi 9.821.000 pada tahun 2019, atau meningkat sebesar Rp. 199.000,-,

Produk Domestik Regional Bruto, merupakan jumlah nilai tambah, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir, yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di Kabupaten Teluk Bintuni pada Tahun 2019.

PDRB digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, termasuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara sektoral maupun structural, dan dapat dijadikan sebagai alat control dalam pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan di Bidang Ekonomi.

Indikator tersebut diatas, menggambarkan bahwa perekonomian daerah di Kabupaten Teluk Bintuni di Tahun 2019, bertumbuh positif dan telah memberi dampak terhadap terciptanya lapangan pekerjaan, penyerapan dan menurunkan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

Berdasarkan Publis BPS, yang menetapkan 20 Kota di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran tertinggi pada tahun 2018. DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan pendapatan perkapita sebesar Rp. 370,1 juta pertahun dan Kabupaten Teluk Bintuni masuk diurutan kedua dengan Pendpatan perkapita 328,48 Juta Pertahun, Kabupaten Mimika (Papua) diurutan kelima dengan pendapatan perkapita Rp. 242,3 Juta pertahun.

Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Infrastruktur:

Pekerjaan ruas jalan yang ditangani dan jenis perkerasan yang di kerjakan pada tahun anggaran 2019 meliputi :

Pekerjaan Aspal = 10,21 Km . Pekerjaan Over Layer (Pemeliharaan) =3,47 Km.Pekerjaan Pembukaan jalan (Tanah)= 1,32 Km. Pekerjaan Timbunan Pilihan = 118,31 Km.Pembangunan Jembatan Kayu = 6 Unit.Pembangunan Plat Duiker = 5 Unit.

Pembangunan Jembatan Gantung = 3 Unit.Pembangunan Box Cuver = 8 Unit.Pekerjaan Talut = 3.469 M.Pembangunan Paga= 1.971 M.Pekerjaan Drainase/Paket Masyarakat = 18.923 M.Pekerjaan Cor Beton/Paket Masyrakat = 14.974 M/Jasa Konsultansi Perenc Tehnis Jalan =282,27Km

Pekerjaan Tahun Anggaran 2018, meliputi :

Pekerjaan Aspal = 2,45 Km. Pekerjaan Over Layer (Pemeliharaan) = 1,5 Km.Pekerjaan Pembukaan jalan (Tanah)= 16 Km. Pekerjaan Timbunan Piliha= 51,2 Km.Pembangunan Jembatan Kayu= 2 Unit.Pembangunan Plat Duiker= 2 Unit.Pembangunan Jembatan Gantung= 2 Unit.Pembangunan Box Cuvert = 1 Unit.Pekerjaan Talut= 275 M.Pembangunan Pagar= 600 M.Pekerjaan Drainase/Paket Masyarakat= 5.62,5 M.Pekerjaan Cor Beton/Paket Masyrakat = 6.451,54 M.Jasa Konsultansi Perenc Tehnis Jalan = 276,79 Km

Pekerjaan Tahun Anggaran 2017, meliputi :

Pekerjaan Lapen= 1,14 Km . Pekerjaan Latasir =3,55 Km.Pekerjaan Rigid/Cor = 11,49 Km. Pekerjaan Timbunan Pilihan=123,61 Km.Pembangunan Jembatan Kayu= 4 Unit.Pembangunan Plat Duike= 2 Unit.Pemb Jembatan Sementara/Baja= 2 Unit.Pembangunan Box Cuvert= 4 Unit

Pekerjaan Tahun Anggaran 2016, mliputi ;

Pekerjaan Aspal/Lapen/Latasir/Rigid= 133,52 Km.Pekerjaan Over Layer (Pemeliharaan) = 798,58 Km.Dengan adanya penanganan infrastuktur dasar tersebut, maka kualitas jalan di Kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat kualitasnya.

Kondisi Tahun 2016, jalan aspal/lapen/rigid/latasir berada pada angka 9%, meningkat menjadi 39.76% di Tahun 2019, urpil meningkat dari 54% menjadi 59,91% dan Jalan Tanah menurun menjadi 0,33%

Strategi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Teluk Bintuni, dilaksanakan dengan mengacu pada pendekatan visi dan misi dalam RPJMD; yaitu, membangun jalan terfokus pada daerah yang terisolir, kurang berkembang dan wilayah perbatasan.

Pembangunan di Bidang pengairan dengan capaian Tahun Anggaran 2017 meliputi :

Pembangunan Drainase: 18,54 Km.Pembangunan Talud: 2,3 Km.Normalisasi: 12 Kegiatan

Pekerjaan Tahun Anggaran 2018 meliputi :

Pembangunan Drainase dan Saluran air : 7.257,27 M.Pembangunan Talud: 1.717,8 M.Sarana Air bersih: 8 Kegiatan.Normalisasi Sungai:6,56 Km.Pemeliharaan saluran irigasi: 2 Kegiatan.Perluasan Jaringan Perpihan : 1 Kegiatan

Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 meliputi :

Pembangunan Drainase/Saluran air : 2.619 M.Pembangunan Talud: 805,20 M.Sarana air bersih: 6 Kegiatan.Normalisasi sungai: 2,6 Km.Pemeliharaan Saluran Iriga: 1 Kegiatan

Jika di Prosentasikan, Pekerjaan Talud mencapai 33%, Normalisasi mencapai 14%, dan Rehabilitasi jaringan mencapai 5%, Drainase 11%, Pembangunan air bersih 37%.

Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2019 sebagai berikut :

Pembangunan Perumahan Layak Huni Type 42 sebanyak 53 Unit. Pembangunan Rumah Penjaga Tempat Ibadah sebanyak 15 Unit. Pembangunan Rumah di Sebyar 21 Unit. Sumur Bor sebanyak 45 unit.

Pembangunan MCK sebanyak 40 Unit.Bantuan Bahan Rumah/BBR untuk 265 KK.Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 500 Unit Rumah tersebar di 7 Distrik (Manimeri, Bintuni, Aroba, Sumuri, Meyado, Tuhiba dan Tembuni).

Pembangunan Infrastruktur Kesehatan.

Tahun 2019 Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan telah memulai membangun Gedung ATM Center (Aids, Tuberclose, dan Malaria) sebagai pusat pengembangan dan pelayanan, dan Telah membangun 3 unit Puskesmas dengan taraf nasional dari 5 yang direncanakan, yaitu Puskesmas Moskona Utara, Tembuni dan Merdey. Dan saat ini kita telah memiliki 7 Psukesmas Rawat Inap, yaitu Merdey, Babo, Manimeri, Maskona Utara, Aranday, Tofoi dan Kuri.

Peningkatan dan Pemenuhan berbagai fasiltas kesehatan di RSUD Bintuni antara lain:

Pembangunan Medical Check Up (MCU), Gedung Poli dan Rawat Inap TbC, Pembangunan Gedung Hemodialisa, Pembangunan Ruang Server, Pembangunan sistem drainase, pembangunan ruang rawat covid dan fasilitas karantina untuk keluarga pasien positif.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas peralatan dengan mengadakan alat Kesehatan; berupa CT Scan pada tahun 2016, Echocardiografi Tahun 2018, Hemodialisa Tahun 2019 dan PCR Tahun 2020.

Peningkatan Kualitas SDM:

Menyekolahkan 8 dokter untuk spesialis ke 4 universitas (Unhas, UNS, Unai dan Gunma Jepang), saat ini kondisi SDM RSUD Bintuni meliputi 11 Dokter spesialis, 12 Dokter Umum dan Gigi, 142 Perawat dan Bidan, Tenaga Kerja Kesehatan lainnya sebanyak 53, tenaga umum sebanyak 76 orang.

Dengan kondisi tersebut, RSUD Bintuni telah meraih agkreditasi paripurna 5 bintang, dan didukung dengan sertfikasi Iso 9001. Pemerintah Daerah juga telah mengembangkan kerjasama untuk pasien rujukan dri Teluk Bintuni, dengan RSU Panti Rapi Jogjakarta, RSU Unhas dan RS Angkatan Laut Manokwari.

Infrastruktur Pendidikan Tahun 2019.

Pemerintah Daerah telah membangun sejumlah sarana prasaran pendidikan, diantaranya; pembangunan ruang kelas baru sebanyak 6 unit, rehab ruang kelas TK sebanyak 2 unit, Pembangunan Ruang Guru TK 1 unit, Rumah Guru 1 Unit, Rehab Rumah Guru 1 Unit, Meubeler TK 6 Ruang Kelas.

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD sebanyak 6 unit, Rehab ruang kelas SD 28 unit, Pembangunan Ruang Guru 21 Unit, Rehab rumah Guru SD sebanyak 6 unit, Pembangunan MCK dan Rehab Jamban sebanyak 3 Unit, Meubeler SD 38 Ruang Kelas.

Pembangunan 13 Unit Ruang Kelas Baru SMP, Rehab Ruang Kelas 9 unit, Pembangunan Perpusatakaan 3 unit, Pembangunan Laboratoium IPA 2 unit, Pembangunan Ruang Guru 1 Unit, Pembangunan Rumah Guru 1 Unit, Rehab RUmah Guru 6 Unit, Pembangunan Jamban 2 Unit dan Pengadaan meubeler SMP 22 Ruang Kelas.

Pembangunan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi.

Pemerintah Daerah melalui Program BAKTI, telah mengembangkan program bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah terbangun sebanyak 47 BTS yang tersebar di 47 Kampugn dan 22 Distrik, sehingga masyarakat di pegunungan dan pesisir sudah dapat menikmati sarana dan prasarana komunikasi yang cukup membantu aktifitas kemasyarakatan dan pembangunan.

Pembangunan di bidang kelistrikan.

Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2019, sebesar 76,43%. Dengan Daya Listrik terpasang sebesar 5,450 KW.

Dengan kondisi tersebut, saat ini PLN Rayon Bintuni sudah mampu melayani kebutuhan Listrik Masyarakat di Bintuni dan sekitarnya, dengan beban puncak antara pukul 18.00 sampai dengan 22.00 sebesar 3,8 MW. PLN memiliki cadangan energy sebesar PLN sebesar 1,8 MW. Pelayanan PLN semakin meningkat, hal ini ditopang dengan berdirinya PLTD Baru di Kilometer 4, sehingga pemenuhan kebutuhan energy listri di Kabupaten Teluk Bintuni semakin terjamin.

Saat ini Pemerintah Daerah melalui UPTD Listrik di bawah koordinasi Dinas Perumahan dan Permukiman, telah melayani subsidi BBM untuk Listrik Perdesaan.

Capaian Kinerja Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni:

Angka Kemiskinan Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni, berhasil diturunkan dari 34.72% pada Tahun 2016 menjadi 30,57% pada tahun 2019.

Dengan demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan sebesar 4,15%. Penurunan tersebut, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni semakin meningkat.

Kita perlu memahami, bahwa kemiskinan itu multi dimensional, dan yang lebih penting adalah pemahaman tentang penyebab kemiskinan. Salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni, karena pembentukan angka garis kemiskinan lebih dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang masih tinggi.
Selain inflasi, ketimpangan wilayah dan ketimpangan ekonomi serta produktifitas masyarakat yang masih rendah, bahkan, ditemukan indikasi rendahnya keinginan penduduk miskin untuk berjuang memperbaiki kualitas hidupnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, karena berkaitan dengan mental seseorang yang tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah. Kondisi ini disebut sebagai kemiskinan kultural.

Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah Daerah telah membuat berbagai kebijakan strategis dan terobosan, untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni, melalui program padat karya, bantuan modal usaha, penguatan pengusaha lokal, pengembangan sumber daya manusia, penciptaan lapangan pekerjaan, bantuan hibah disektor pertanian dan perikanan.

Berdasarkan target RPJMD 2016-2021, angka kemiskinan harus diturunkan dari 34,72 menjadi 30%, dalam waktu 5 tahun.

Namun capaian kinerja penurunan angka kemiskinan dapat mencapai target hanya dlam waktu 3 Tahun, ini menunjukkan bahwa instrument kebijakan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni telah berhasil dengan baik. Saat ini kita masih punya waktu 1 tahun, untuk menjalankan program-program strategis pro rakyat, untuk menarik turun angka kemiskinan melampaui target RPJMD 2016-2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Teluk Bintuni menurun dari 6,87% pada tahun 2016, menjadi 5,93% pada tahun 2019. Penurunan ini ditandai dengan hadirnya berbagai proyek strategis, dan didirikannya Pusat Pelatihan Tehnik Industri dan Migas di Kabupaten Teluk Bintuni, yang berhasil melatih 586 tenaga semi skill dengan keahlian sebagai skapolding, welder, electrical, rigger dan pipefitter, yang sampai saat ini sudah bekerja di berbagai perusahaan nasional, termasuk yang bekerja di proyek tangguh dan proyek nasional lainnya.

Capaian Kinerja di Bidang Tata Kelola Pemerintahan Diuraikan sebagai berikut, di bidang tata kelolah pemerintah, Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh capaian dan penghargaan sebanyak 17, dengan rincian sebagai berikut:

Di bidang Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah, LKPD Tahun 2019, Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini merupakan WTP yang ke 6 kalinya, dan yang keempat kalinya selama kepemimpinan Ir. Petrus Kasihiw dan Matret Kokop, SH.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, terus mengalami peningkatan dari 34,99 Kategori C pada tahun 2015, menjadi 53,67 dengan Kategori CC di Tahun 2019, atau meningkat sebesar 18,68. Peningkatan ini, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah semakin membaik. Di Papua Barat terdapat 3 Kabupaten yang memperoleh kategori CC yaitu : Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat.

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional, sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018, Tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabuppaten Teluk Bintuni berada pada peringkat 3 dari 53 Kabupaten di Wilayah Timur dan 38 Daerah Kabupaten Otonomi Khusus dengan skor 2.8689 dengan status “TINGGI”. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni berada diurutan pertama dengan Skor 2,9051 dengan dengan prestasi “TINGGI”.

Kabupaten Teluk Bintuni memperoleh Juara 2 pada Pekan Inovasi tingkat provinsi Papua Barat Tahun 2018.

Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni memperoleh Akreditasi Paripurna Bintang 5, dan mendaat sertifikasi ISO 9001. RSUD Bintuni adalah Rumah Sakit Type C Terbaik di Provinsi Papua Barat Tahun 2018.

Memperoleh Top 99 tingkat nasional untuk Inovasi Komunitas Ekonomi Kreatif (Koteka) Tahun 2018.

Penghargaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atas keberhasilan mencapai 95% atau lebih cakupan kampanye imunisasi MR Fase II;

Penghargaan Gubernur Papua Barat atas pencapaian 81% dari jumlah penduduk dengan target minimal 65% pada pelaksanaan pemberian obat pencegahan massal kaki gajah, tahun 2018.

Penghargaan Peringkat kedua atas Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2018.

Juara 3 Lomba Kampung Tingkat Nasional Regional 4 meliputi Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, NTT dan NTB), yang diraih oleh Kampung Agrosigemerai/Sp5.Juara 2 Festifal Pangan Lokal Tingkat Provinsi Papua Barat. Mendapat penghargaan dari KPPN Manokwari, sebagai daerah dengan penyerapan anggaran dana desa terepat se papua barat.

Pelaporan terbaik pengelolaan dana desa untuk wilayah I dari KPPN Manokwari. Penghargaan sebagai daerah dengan penyerapan realisasi DAK FISIK terbesar, yang diberikan oleh KPPN Manokwari. Mendapat nilai dari 34,99 Tahun 2015, menjadi Sakip 53,67 dengan Kategori CC Tahun 2019. Peningkatannya mencapai 18,68.Penghargaan Pelayanan Publik terbaik kedua bidang kependudukan, dari layanan jemput bola atau Layanan Jempol.Juara 3 Tari Kreasi Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Penerapan Aplikasi Sistim Informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagai berikut :

Penerapan sistem aplikasi perencanaan terintegrasi antara Perencanaan dengan Penganggaran di Bappedalitbang.Penerapan Sistim Aplikasi “SAJIKU” satu hari jadi ijinku, di Dinas Penaman Modal dan PTSP.Penerapan Aplikasi “CMS” Cash Management System di Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah.Pengembangan Sistim Aplikasi “ SIMPUS” Sistim informasi puskesmas di Dinas Kesehatan.Pengembangan Sistim aplikasi pengawasan pajak “E-Controlling” di Badan Pendapatan Daerah.Pengembangan Sistim aplikasi pembayaran pajak dan retribusi “E-Payment/E-Budgetting” di Badan Pendapatan Daerah

Penerapan Sistim “Host to Host” untuk pembayaran BPHTP dan Sertifikat Tanah/Bangunan di Badan Pendapatan Daerah.Penerapan Aplikasi perekam Makan dan Menginap di Rumah Makan dan Hotel, yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah.Penerapan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan dengan nama aplikasi “SIAK” yang didukung dengan Sistim “TTE” Tanda Tangan Elektronik, yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni.Sistim Aplikasi ”E-Pusda”, sistim aplikasi Elektronik Perpustakaan Daerah di Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Penerapan sistim aplikasi pengelolaan asset daerah, di BPKAD.

Produk Hukum dan Penerbitan Perijinan

Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni menghasilkan Produk Hukum Daerah dan menerbitkan perijinan sebagai berikut : Peraturan Daerah yang di hasilkan selama 3 tahun dari tahun 2017 s.d 2019, sebanyak 13 Perda, Peraturan Bupati sebanyak 69 dan Keputusan Bupati sebanyak 155.Perijinan yang diterbitkan oleh Dinas PPM-PTSP pada tahun 2019, terdiri dari 17 jenis perijinan, 16 diantaranya tidak dipungut biaya, kecuali IMB atau Ijin Membangun. Secara keseluruhan ijin yang diterbitkan pada tahun 2019 berjumlah 1.346.

(Bapelitbangda/Humas&Protokoler)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *