DPRD Terima Laporan APBD 2019 Bupati Teluk Bintuni

Jakarta, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw diterima secara aklamasi seluruh Fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw MT, didampingi oleh Wakil Bupati, Matret Kokop SH, menyampaikan LKPJ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni, tahun anggaran 2019 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni.

Siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (11/9/2020), menyebutkan, nota pengantar yang memaparkan program serta penyaluran dan penggunaan APBD Teluk Bintuni sepanjang tahun 2019 dibacakan oleh Bupati Kasihiw dan tak jarang mendapatkan aplaus dari hadirin peserta rapat paripurna.

Sebanyak lebih dari 37 program pro rakyat yang dibiayai oleh ABPD dinilai oleh seluruh fraksi sebagai tepat sasaran dalam upaya membangun Teluk Bintuni, seturut visi misi Bupati dan Wakil Bupati pada awal menjabat.

Penghargaan atas prestasi Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama empat tahun menjabat pun mendapat apresiasi yang mengantar nota pengantar tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh fraksi di DPRD Teluk Bintuni.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019, yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat, berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019, capaian ini merupakan WTP yang keenam kalinya, dan merupakan capaian yang keempat kalinya selama kepemimpinan saya bersama bapak Matret Kokop, yaitu LKPD 2016, LKPD 2017, LKPD 2018 dan LKPD 2019,” ungkapnya.

Bupati Kasihiw pada nota pengantarnya juga memaparkan kesuksesan pemerintah daerah dalam menangani defisit APBD dengan strategi pengendalian belanja daerah secara efektif dan efisien, serta menggali potensi pendapatan daerah dari berbagai sumber dan berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Atas defisit yang terjadi karena tidak tersalurkannya Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, pemerintah daerah bersama Dirjen Perimbangan Keuangan akhirnya bisa mengubah simulasi defisit APBD Teluk Bintuni menjadi surplus.

“Berubahnya simulasi defisit menjadi surplus ini, bukanlah sebuah prestasi, tapi bisa dijadikan momentum untuk memastikan bahwa pemerintah daerah mampu menangani tantangan defisit, tanpa harus menggunakan skema pinjaman,” pungkasnya.

 

Sumber : BeritaSatu.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *